Makalah Lembaga Pemerintahan Pusat RI

LEMBAGA PEMERINTAHAN PUSAT REPUBLIK INDONESIA

MAKALAH

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Sistem Administrasi Negara

Dosen:  Dr.H. FADJAR TRI SAKTI.,M.Si

DISUSUN OLEH:

 SUSAN JULIANTI        1168010272          II/AP-G

 VYRA ROSALIA         1168010290          II/AP-G

YUNITA SARI              1168010305          II/AP-G

JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI

BANDUNG

2017M

PEMBAHASAN

Lembaga-lembaga Negara Pusat (Kementerian dan LPND)

A.  Pengertian Lembaga Negara

Lembaga negara menurut macmillan, lembaga adalah seperangkat hubungan norma-norma, keyakinan-keyakinan dan nilai-nilai nyata yang terpusat pada kebutuhan sosial dan serangkaian tindakan yang penting dan berulang.[1]

Lembaga Menurut Hendropuspito beliau mendefinisikan lembaga senagai bentuk lain organisasi yang tersusun secara ketat dari pola-pola kelakuan, peranan-peranan, dan relasi sebagai cara yang mengiikat guna tercapainya kebutuhan-kebutuhan sosial dasar.

Lembaga negara adalah lembaga pemerintahan  atau  “civilizated Organization” dimana lembaga tersebut dibuat oleh negara dari negara dan untuk negara. Dengan tujuan membangun negara itu sendiri.

Lembaga Negara menurut Montesquieu dibagi menjadi 3 yaitu:[2]

1.      Lembaga Eksekutif

2.      Lembaga Legislatif

3.      Lembaga Yudikatif

1.    Lembaga eksekutif adalah cabang pemerintahan yang bertanggung jawab mengimpelementasikan atau menjalankan hukum. Fungsi lembaga eksekutif yaitu Melaksanakan Undan-Undang. Contoh: Presiden, Wakil Presiden Dan Para Menteri

2.      Lembaga legislatif adalah sebuah lembaga atau dewan yang memiliki tugas membuat atau merumuskan undang-undang yang dibutuhkan di dalam sebuah negara. Contoh: DPD, DPR, MPR.

3.      Lembaga yudikatif adalah sebuah lemabag atau bagan yang memiliki tugas utama sebagai lembaga yang mengawal,mengawasi da memantau proses berjalannya per undang-undangan dan memantau proses berjalannya perundang-undangan dan penegakan hukum.  Contoh: MA,MK,KY.

B.  Lembaga – lembaga Negara Setelah Amandemen

1.      MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat)

MPR adalah Lembaga tinggi negara sejajar kedudukannya dengan lembaga tinggi negara lainnya seperti Presiden, DPR, DPD, MA, MK, BPK. Yang mempunyai fungsi legeslasi. pasca perubahan UUD 1945 Keberadaan MPR telah sangat jauh berbeda dibanding sebelumnya. Kini MPR tidak lagi melaksanakan sepenuhnya kedaulatan rakyat dan tidak lagi berkedudukan sebagai Lembaga Tertinggi Negara dengan kekuasaan yang sangat besar, termasuk memilih Presiden dan Wakil Presiden.

a.       Susunan dan keanggotaan MPR[3]

1)   MPR terdiri atas Anggota  DPR dan DPD yang dipilih melalui  Pemilihan Umum setiap 5 tahun sekali.

2)   Masa jabatan Anggota MPR adalah lima tahun dan berakhir bersamaan pada saat Anggota MPR  yang baru Mengucapkan sumpah/janji.

3)   Sembelum memangku jabatannya, Anggota MPR mengucapkan sumpah /janji bersama-sama yang dipandu oleh ketua Mahkamah Agung dalam Sidang Paripurna MPR.

b.      Tugas dan wewenang[4]

1)      Mengubah dan menetapkan Undang –undang Dasar.

2)      Melantik Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil pemilihan umum, dalam Sidang Paripurna MPR.

3)      Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan Presiden dan / atau wakil presiden.

c.       Sidang dan Putusan[5]

MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di Ibukota Negara. Sidang MPR sah apabila:

1)   Sekurang-kurangnya ¾ dari jumlah anggota MPR untuk memutus usul Dpr untuk memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden.

2)   Sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR untuk mengubah dan menetapkan UUD

3)   Sekurang-kurangnya 50% ditambah satu dari jumlah anggota MPR untuk selain siding-sidang sebagai mana dimaksud diatas.

2.      Presiden

Berbeda dengan sistem pemilihan Presiden dan Wapres sebelum adanya amandemen dipilih oleh MPR , sedangkan setelah adanya amandemen UUD 1945 sekarang menentukan bahwa mereka dipilih secara langsung oleh rakyat. Pasangan calon Presiden dan Wapres diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu. Presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR melainkan bertanggung jawab langsung kepada Rakyat Indonesia.  Konsekuensinya karena pasangan Presiden dan Wapres dipilih oleh rakyat, mereka mempunyai legitimasi yang sangat kuat.  Presiden dan Wakil Presiden dapat dipilih kembali dalam masa jabatan yang sama hanya untuk  satu kali masa jabatannya.

Setelah amandemen UUD 1945 beberapa wewenang Presiden sudah banyak dikurangi, antara lain sebagai berikut :

1.      Hakim agung tidak lagi diangkat oleh Presiden melainkan diajukan oleh komisi yudisial untuk diminta persetujuan DPR, selanjutkan ditetapkan oleh Presiden (Pasal 24A ayat (3) perubahan ketiga UUD 1945).

2.      Demikian juga anggota Badan Pemeriksa Keuangan tidak lagi diangkat oleh Presiden, tetapi dipilih oleh DPR dengan memperhatikan DPD dan diresmikan oleh Presiden (Pasal 23F ayat (1) perubahan ketiga UUD 1945).

3.      Pengangkatan pejabat-pejabat tersebut mencerminkan suatu mekanisme ketatanegaraan yang mengarah kepada suatu keseimbangan dan demokratisasi. Namun sangat disayangkan, pengangkatan seorang jaksa agung masih menjadi kewenangan presiden, tanpa melibatkan DPR secara nyata.

a.       Wewenang, kewajiban, dan hak Presiden antara lain[6]:

1.      Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD

2.      Memegang kekuasaan yang tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut dan angkatan udara.

3.      Mengajukan Rancangan Undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden melakukan pembahasan dan pemberian persetujuan atas RUU bersama DPR serta mengesahkan RUU menjadi UU.

4.      Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (dalam kegentingan yang memaksa)

5.      Menetapkan Peraturan Pemerintah

6.      Mengangkat dan memberhentikan Mentri-mentri

7.      Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR

8.      Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR

9.      Menyatakan keadaan bahaya.

10.  Mengangkat duta dan konsul. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR

11.  Menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR.

12.  Memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung

13.  Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR

14.  Memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya yang diatur dengan UU

15.  Meresmikan anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.

16.  Menetapkan hakim agung dari calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial dan disetujui DPR

17.  Menetapkan hakim konstitusi dari calon yang diusulkan Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung

18.  Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR.

3.      DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)

Melalui perubahan UUD 1945, kekuasaan DPR diperkuat dan dikukuhkan keberadaannya terutama diberikannya kekuasaan membentuk UU yang memang merupakan karakteristik sebuah lembaga legislatif. Hal ini membalik rumusan sebelum perubahan yang menempatan Presiden sebagai pemegang kekuasaan membentuk UU. Dalam pengaturan ini memperkuat kedudukan DPR terutama ketika berhubungan dengan Presiden.

a.    Tugas dan wewenang DPR[6]

1.      Membentuk undang-undang yang dibahasa dengan presiden ntuk mendapat persetujuan bersama;

2.      Membahas dan memerikan persetujuan peraturan pemerintah pengganti undang-undang;

3.      Menerima dan membahas usulan rancangan undang-undang yang diajukan DPD yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikutsertakannya dalam pembahasan;

4.      Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan Undang-Undang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan Agama;

5.      Menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD;

6.      Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, anggaran pendapatan dan belanja Negara serta kebijakang pemerintah.

b.    Hak-Hak DPR[7]:

1.      Hak interplasi

2.      Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan Pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

3.      Hak angket

4.      Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

5.      Hak imunitas

6.      Hak imunitas adalah kekebalan hukum dimana setiap anggota DPR tidak dapat dituntut di hadapan dan diluar pengadilan karena pernyataan, pertanyaan/pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat-rapat DPR, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib dan kode etik.

7.      Hak menyatakan pendapat

8.      Hak menyatakan pendapat adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat atas:

a)      Kebijakan Pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional

b)      Tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket

c)      Dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

4.      DPD (Dewan Perwakilan Daerah)

DPD adalah Lembaga negara baru sebagai langkah akomodasi bagi keterwakilan kepentingan daerah dalam badan perwakilan tingkat nasional setelah ditiadakannya utusan daerah dan utusan golongan yang diangkat sebagai anggota MPR. Keberadaanya dimaksudkan untuk memperkuat kesatuan Negara Republik Indonesia.DPD dipilih secara langsung oleh masyarakat di daerah melalui pemilu.

Fungsi dari DPD yaitu : Pengajuan usul, ikut dalam pembahasan dan memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan bidang legislasi tertentu[8];

a.    Tugas dan Wewenang DPD[9]:

1.      DPD dapat mengajukan kepada DPR rancangan Undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, dan penggabungan daerah, pengolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

2.      DPD memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak.pendidikan dan agama

5.      BPK

BPK adalah lembaga tinggi Negara yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. menurut UUD 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. Anggota BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat  dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah, dan diresmikan oleh Presiden. BPK Berwenang mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuangan negara (APBN) dan daerah (APBD) serta menyampaikan hasil pemeriksaan kepada DPR dan DPD dan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.  Mengintegrasi peran BPKP sebagai instansi pengawas internal departemen yang bersangkutan ke dalam BPK

7.      MAHKAMAH AGUNG

Mahkamah Agung adalah lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan yang menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. di bawah MA terdapat badan-badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan militer dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

a.                   Kewajiban Dan Wewenang[10]

Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kewajiban dan wewenang MA adalah: Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang undangan di bawah Undang- undang , dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang. Mengajukan 3 orang anggota Hakim Konstitusi

Memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberikan keputusan.

8.      MAHKAMAH KONSTITUSI

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia  yang merupakan pemegang kekuasaan Kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung Keberadaanya dimaksudkan sebagai penjaga kemurnian konstitusi (the guardian of the constitution).

Mahkamah Konstitusi Mempunyai kewenangan: Menguji UU terhadap UUD, Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus sengketa hasil pemilu dan memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden menurut UUD.

Hakim Konstitusi terdiri dari 9 orang yang diajukan masing-masing oleh Mahkamah Agung, DPR dan pemerintah dan ditetapkan oleh Presiden, sehingga mencerminkan perwakilan dari 3 cabang kekuasaan negara yaitu yudikatif, legislatif, dan eksekutif.

9.      KOMISI YUDISIAL

Berdasarkan UU no 22 tahun 2004 Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang bersifat mandiri dan berfungsi mengawasi perilaku hakim dan mengusulkan nama calon Hakim Agung.

a.       Keanggotaan[11]

1.      Komposisi keanggotaan Komisi Yudisial terdiri atas dua mantan hakim, dua orang praktisi hukum, dua orang akademisi hukum, dan satu anggota masyarakat.

2.      Anggota Komisi Yudisial adalah pejabat negara, terdiri dari 7 orang (termasuk Ketua dan Wakil Ketua yang merangkap Anggota).

3.      Anggota Komisi Yudisial memegang jabatan selama masa 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

b.  Wewenang[12]

1. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;

2. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

3. Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) bersama-sama dengan Mahkamah Agung;

4. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

c.         Tugas Mengusulkan Pengangkatan Hakim Agung Dan Hakim Ad Hoc Di Mahkamah Agung:

1. Melakukan pendaftaran calon hakim agung;

2. Melakukan seleksi terhadap calon hakim agung;

3. Menetapkan calon hakim agung;

4. Mengajukan calon hakim agung ke DPR.

C.                Lembaga Pemerintahan Kementrian dan Non Kementrian[13]

Terdapat dua macam Lembaga pemerintahan negara di bawah pimpinan Presiden, yaitu lembaga Kementerian yang dipimpin oleh seorang Menteri dan Non Kementerian yang dipimpin oleh ketua atau kepala.

a.      Lembaga Pemerintahan Kementrian

Kementrian merupakan lembaga Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Kementerian berkedudukan di Jakarta (ibukota negara) dan bertanggung jawab langsung kepada presiden serta berada dibawah presiden.

Landasan hukum Kementerian di indonesia adalah Bab V Pasal 17 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa:

1.      Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.

2.      Menteri-menteri negara diangkat dan diperhentikan oleh Presiden.

3.      Setiap menteri membidangi urusan tertentu pada pemerintahan.

4.      Pembentukan, pengubahan, serta pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.

Selain itu Lembaga Pemerintahan kementerian juga diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Berikut Nama Lembaga Kementerian di Indonesia (Masa pemerintahan Joko Widodo - Muhammad Jusuf Kalla) beserta tugasnya:

Kementerian koordinator yang memiliki tugas sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada dalam kewenangannya, adalah sebagai berikut :

1.      Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kemenko Kesra)

2.      Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian)

3.      Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam)

Kementerian yang memiliki tugas menangani urusan pemerintahan dengan nomenklatur kementeriannya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945), adalah sebagai berikut :

1.      Kementerian Pertahanan (Kemenhan)

2.      Kementerian Luar Negeri (Kemlu)

3.      Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)

Kementerian yang mempunyai tanggung jawab urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945), adalah sebagai berikut :

1. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans)
2. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kemen ESDM)
3. Kementerian Agama (Kemenag)
4. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo)
5. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham)
6. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf)
7. Kementerian Kehutanan (Kemenhut)
8. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)
9. Kementerian Kesehatan (Kemenkes)
10. Kementerian Keuangan (Kemenkeu)
11. Kementerian Perdagangan (Kemendag)
12. Kementerian Perhubungan (Kemenhub)
13. Kementerian Perindustrian (Kemenperin)
14. Kementerian Pekerjaan Umum (Kemenpu)
15. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdiknas)
16. Kementerian Sosial (Kemensos)
17. Kementerian Pertanian (Kementan)

Kementerian yang bertugas mengurusi urusan pemerintahan sebagai bentuk penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah, adalah sebagai berikut :

1. Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg)
2. Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemenegpdt)
3. Kementerian Pemuda dan Olah Raga (Kemenpora)
4. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemeneg PP & PA)
5. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB)
6. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN)
7. Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera)
8. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM)
9. Kementerian Lingkungan Hidup (Menlh)
10. Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek)
11. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Kemen BUMN)

Kementerian yang dibubarkan, adalah sebagai berikut :

1. Kementerian Penerangan, dibentuk saat proklamasi kemerdekaan (Kabinet Presidensial) dan dibubarkan pada Kabinet Persatuan Nasional hingga sekarang.
2. Kementerian Sosial, dibentuk saat proklamasi kemerdekaan (Kabinet Presidensial), sempat dibubarkan pada Kabinet Persatuan Nasional, dan dibentuk kembali pada Kabinet Gotong Royong hingga sekarang.
3. Kementerian Kemakmuran, dibentuk saat proklamasi kemerdekaan (Kabinet Presidensial) dan dibubarkan pada Kabinet Natsir hingga sekarang.

Kementerian yang dipisahkan/digabungkan, adalah sebagai berikut :

1.      Kementerian Perumahan Rakyat dan Kementerian Pekerjaan Umum pada Kabinet Kerja (2014) digabung menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

2.      Kementerian Perdagangan serta Kementerian Perindustrian saat ini, sempat digabungkan menjadi "Departemen Perindustrian dan Perdagangan" pada pertengahan perjalanan Kabinet Pembangunan VI, yang kemudian dipisahkan kembali pada Kabinet Indonesia Bersatu hingga sekarang. 

b.      Lembaga Pemerintah Non Kementerian

Lembaga Pemerintah Nonkementerian disingkat (LPNK), dulu bernama Lembaga Pemerintah Nondepartemen (LPND), LPNK merupakan lembaga negara yang dibentuk guna menjalankan tugas pemerintahan tertentu dari presiden. Kepala LPNK berada di bawah serta bertanggung jawab secara langsung kepada presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri yang mengoordinasikan nya.

LPNK sendiri merupakan lembaga negara di Indonesia yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang tidak dilaksanakan oleh kementerian / instansi, bersifat strategis, nasional, lintas instansi / kementerian, lintas sektor dan lintas wilayah. Selain itu, LPNK juga menunjang tugas yang dilakukan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut Nama-Nama Lembaga Non Kementerian di Indonesia:

1. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), di bawah koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2. Badan Informasi Geospasial (BIG) 
3. Badan Intelijen Negara (BIN) 
4. Badan Kepegawaian Negara (BKN), di bawah koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
5. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), di bawah koordinasi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
6. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
7. Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal), di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi
8. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) 
9. Badan Narkotika Nasional (BNN)
10. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) 
11. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
12. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) 
13. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), di bawah koordinasi Menteri Kesehatan
14. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten), di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi
15. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 
16. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal), di bawah koordinasi Menteri Lingkungan Hidup
17. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi
18. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
19. Badan Pertanahan Nasional (BPN), di bawah koordinasi Menteri Dalam Negeri
20. Badan Pusat Statistik (BPS), di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
21. Badan SAR Nasional (Basarnas) 
22. Badan Standardisasi Nasional (BSN), di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi
23. Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi
24. Badan Urusan Logistik (Bulog), di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
25. Lembaga Administrasi Negara (LAN), di bawah koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
26. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi
27. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas)
28. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
29. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi
30. Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan, Keamanan
31. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), di bawah koordinasi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

---

[1] http://guruppkn.com/pengertian-lembaga

[2] http://www.landasanteori.com/2015/09/teori-pembagian-kekuasaan-menurut-trias.html

[3] Prof. C.S.T. Kansil,  Hukum tata Negara Republik Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta, 2008. hlm 139

[4] Prof. C.S.T. Kansil,  Hukum tata Negara Republik Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta, 2008. hlm 140

[5]

[6] http://id.wikipedia.org/wiki/Presiden_Indonesia

[7]Prof. C.S.T. Kansil,  Hukum tata Negara Republik Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta, 2008. hlm 142

[8] Prof. C.S.T. Kansil,  Hukum tata Negara Republik Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta, 2008. hlm 144

[9]Prof. C.S.T. Kansil,  Hukum tata Negara Republik Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta, 2008. hlm 145

[10]wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Agung_Indonesia

[11] http://komisiyudisial.go.id/statis-27-keanggotaan.html

[12] http://komisiyudisial.go.id/statis-38-wewenang-dan-tugas.html

[13] http://www.markijar.com/2016/06/lembaga-pemerintahan-kementrian-dan-non.html